.

Pemimpin gerakan oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, besok akan menjalani sidang perdana dengan tuntutan unjuk rasa ilegal. Gerakan Bersih 2.0 bulan lalu yang menuntut pemilihan umum adil, dianggap melanggar undang-undang pengumpulan massa karena berakhir ricuh.

Situs Channel News Asia melaporkan, Senin (21/5), selain Anwar, petinggi Partai Keadilan Rakyat Azmin Ali juga diwajibkan hadir dalam sidang besok pagi. Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia itu mendapat panggilan pengadilan kemarin, seperti disampaikan pengacaranya Sivarasa Rasiah.

Dalam surat itu, dikatakan Anwar termasuk salah satu aktor intelektual yang menghasut massa untuk melakukan perusakan fasilitas publik. Demonstrasi pada 28 April lalu yang diikuti lebih dari 10 ribu orang itu memang berakhir ricuh. Saling pukul pun terjadi antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa. Sebanyak 471 demonstran sempat ditahan beberapa jam.

Rasiah menilai Pemerintah Malaysia takut bila Anwar mendapat suara terbanyak pada pemilihan umum. "Panggilan sidang ini upaya terbaru pemerintah buat menyingkirkan Anwar dari pemilihan umum, setelah tuduhan sodomi tidak terbukti," kata sang pengacara.

Merujuk pada dakwaan di surat itu, Anwar dan Ali diancam hukuman denda maksimal sebesar 10.000 ringgit. Jika tuduhan ini terbukti, keduanya bisa kehilangan kursi di parlemen, otomatis mereka tidak mungkin berpartisipasi pada pemilihan umum mendatang.
Kelompok oposisi yang dipimpin Anwar menuding sistem pemilihan selama ini curang dan hanya menguntungkan koalisi Barisan Nasional yang berkuasa sejak Malaysia merdeka pada 1957.

Unjuk rasa bulan lalu itu berlangsung di tengah spekulasi pemilihan bakal digelar tahun ini. Kelompok pembangkang meraup 82 dari 222 kursi parlemen pada pemilihan empat tahun lalu. Itu merupakan hasil terbesar bagi pihak oposisi sepanjang sejarah negeri jiran itu.